Kesetaraan dan keadilan


Ada banyak tulisan di internet yang mengomentari RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Saya tertarik untuk berkomentar. Bukan untuk mendukung RUU KKG tersebut melainkan lebih penting memberi pemahaman dari sudut pandang yang berbeda yang mudah-mudahan bisa mendudukkan perkara setara dan adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesetaraan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan penikmatan manfaat yang sama dan adil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kesetaraan tidak hanya berlaku untuk gender laki-laki dan perempuan tapi terbuka pada berbagai aspek seperti etnis, ras, kelas, kondisi fisik (difabilitas/kemampuan yang berbeda), pekerjaan, dan keyakinan. Dengan begitu, apapun gender, etnis, ras, kelas, kondisi fisik dan keyakinan seseorang, dia dijamin oleh negara melalui undang-undang untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol proses pembangunan dan bernegara dan menikmati hasil pembangunan tersebut seperti warga negara lainnya.

Ya, di dalam UUD 1945 hak-hak dasar itu sudah tercantum. Namun belum dilaksanakan dengan baik dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah belum ada pemahaman yang baik mengenai makna kesetaraan dan keadilan gender. Juga belum ada sanksi bagi mereka yang tidak memperlakukan warga negara secara setara dan adil. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Silakan mengakses dan membuka kembali data statistik mengenai pendidikan, kemiskinan, pengangguran/angkatan kerja, angka kematian ibu, angka kematian balita, angka kelahiran baru, partisipasi kontrasepsi, dll. Oleh karena itu, UUD 1945 perlu diperkuat dengan perangkat pendukung berupa undang-undang yang menjelaskan lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban negara untuk melindungi kelompok perempuan dan anak perempuan yang dalam nilai kemasyarakatan belum mendapatk akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dengan kelompok lainnya.

Kesetaraan merupakan prinsip keadilan pertama (first principle of justice) yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar yang kompatibel sesuai dengan kebebasan yang diterima orang lain.

Bukankah perempuan sudah diberikan hak khusus bahkan istimewa dengan cuti haid, cuti melahirkan, gerbong kereta api, dll?

Di sini kemudian masuk prinsip keadilan kedua (second principle of justice). Feminisme tidak hanya mengakui perbedaan biologis laki-laki dan perempuan tapi juga menghargainya. Feminisme tidak pernah berusaha menghapus perbedaan biologis tersebut melainkan mengangkat dan mendudukkan perbedaan tersebut sebagai sebuah keberagaman di tengah penyeragaman. Ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang sudah mengalami banyak perubahan karena pengaruh gerakan feminis yang menunjukkan bahwa tubuh dan jiwa manusia beragam. Ada begitu banyak varian di tengah kesamaan biologis. Pada suatu masa, tidak pernah dikenal cuti haid/menstruasi dan cuti melahirkan karena masyarakat melihat tubuh laki-laki sebagai tubuh ideal seorang manusia normal. Sama halnya dulu tidak ada peraturan untuk mengakomodasi hak-hak difabel karena tubuh mereka dianggap tidak ideal bahkan tidak berfungsi. Gerakan sosial, salah satunya gerakan feminis, menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh yang berbeda. Mereka sama-sama warga negara yang sesuai dengan nilai kesetaraan memiliki hak yang sama mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat dari pembangunan. Namun, untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat yang setara maka mereka memerlukan fasilitas yang berbeda.

Prinsip keadilan kedua mengacu pada kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi yang akan selalu hadir dalam setiap masyarakat. Keadilan harus berpihak kepada

(a) anggota masyarakat yang terpinggirkan, terdiskriminasi, dan kurang diuntungkan (prinsip perbedaan) agar (b) jabatan dan posisi dipastikan terbuka bagi semua orang di mana mereka memiliki kesempatan yang setara dan adil. Oleh karena itu, cuti menstruasi dan cuti melahirkan atau membangun jalan landai di ruang publik bukanlah kekhususan atau keistimewaan melainkan hak mereka mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan tubuh dan kemampuan mereka yang berbeda agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan menikmati hasil pembangunan yang sama.

Tidak semua orang “melihat” dengan mata, sebagian “melihat” dunia melalui suara, kulit (meraba), dan tongkat. Tidak semua orang “berjalan” dengan kaki, sebagian “berjalan” dengan tongkat, kaki buatan, tangan, atau roda. Dalam hal gender, tubuh yang berbeda berdampak pada pembagian kerja, akses pada fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Undang-undang diperlukan untuk memastikan bahwa keberagaman tubuh dan peran sosial yang dipilih akan dilindungi oleh negara meskipun tubuh dan pilihan tersebut tidak dihargai dalam keluarga atau tradisi.

Bukankah perempuan dan laki-laki memiliki beragam identitas? Jadi tidak semua perempuan mengalami ketidakadilan dan banyak juga laki-laki yang miskin dan tidak mendapatkan akses yang sama dalam pembangunan.

Ya, benar. Setiap orang memiliki beberapa lapis identitas. Misalnya saya: perempuan, heteroseksual, sudah kawin, tanpa anak, bersuami, keturunan Jawa, lahir dan besar di Jakarta, bekerja dari rumah, berpendidikan magister, dll. Namun, dengan banyaknya jumlah dan keberagaman anggota masyarakat maka kondisi umum dilihat melalui statistik untuk melihat distribusi dan persebaran masalah sosial. Misalnya Kementrian Kesehatan melansir data survei tahun 2007 Angka Kematian Ibu (AKI) berada di angka 228, di tahun 2008 AKI turun tipis menjadi 226 namun angka tersebut masih di bawah negara ASEAN lain. Bukan sekedar pencapaian atau perbandingan tapi angka itu menggambarkan layanan publik yang belum maksimal kepada ibu dan keluarganya.

Kebijakan yang dibuat perlu merujuk pada data-data yang dapat dipercaya baik yang berasal dari lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Contohnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Memang ada perempuan yang menjadi pelaku kekerasan dan UU Penghapusan KDRT tidak dimaksudkan membela pelaku, baik itu laki-laki maupun perempuan. UU P-KDRT ditujukan untuk melindungi anggota masyarakat yang rentan terhadap kekerasan psikis, fisik, dan penelantaran ekonomi yang dilakukan orang/kerabat terdekat dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Saya yakin masih ada banyak pertanyaan turunan lain. Paling tidak informasi ini dapat memberi penjelasan tambahan dari berbagai informasi di internet. Sebagian mungkin berpikir bahwa saya menjadi feminis karena saya lulusan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. Tidak, pengalaman saya lah yang membentuk pemikiran saya sekarang. Sejak kecil sampai sekarang, saya terus mempertanyakan berbagai kejadian dan relasi yang terjadi di sekitar saya. Perlahan pertanyaan, refleksi, kemarahan, pengajian, kekecewaan, keraguan mulai membentuk menjadi pengetahuan dan keyakinan.

Bertanya, menggugat dan mengaji. Kombinasi yang sangat dasyat.

Malang, 4 Juni 2012

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s