Draft Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pra Nikah)


Mengingat saya sempat mengalami kesulitan mencari draft perjanjian pra nikah, atau di Indonesia di Catatan Sipil disebut perjanjian perkawinan, maka saya coba berbagi draft yang saya gunakan. Setiap pasangan dapat menyesuaikan draft ini dengan kebutuhan mereka.

Salam
SM

——————–
-Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para penghadap telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 2

-Perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

-Suami dan isteri memiliki hak yang sama, martabat yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 3

-Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun; persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan dengan tegas ditiadakan.

-Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, atau diperoleh dengan cara apapun tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya.

-Semua hutang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan atau yang dibuat selama perkawinan, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang telah membawa, membuat, atau yang menerima hutang-hutang itu.

Pasal 4

-Suami dan isteri akan mengurus semua harta pribadinya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan dengan bebas memungut dan/atau menikmati penghasilannya baik penghasilan yang diperoleh dari hartanya maupun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya atau dari sumber-sumber lain.

-Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan perjanjian ini, suami untuk keperluan itu memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri tersebut tanpa diperlukan bantuan suami.

-Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri maka suami harus bertanggung jawab tentang hal itu.

Pasal 5

-Semua biaya yang dikeluarkan untuk rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan suami dan istri.

Pasal 6

-Barang-barang berupa pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh pihak yang biasa menggunakan barang-barang tersebut sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

-Dengan tidak diadakan perhitungan atau penyelidikan lebih jauh, barang-barang tersebut dianggap sama dengan atau sebagai pengganti barang-barang serupa yang dibawa ke dalam perkawinan.

-Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah suami-isteri pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik isteri sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

Pasal 7

-Barang-barang bergerak lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 6 yang menjadi milik salah satu pihak selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah wasiat, hibah, atau dengan cara lain, harus ternyata dari bukti-bukti atau penjelasan lain.

-Apabila tidak terdapat bukti atau penjelasan lain tentang asal-usul barang tersebut maka suami tidak berhak menganggap barang tersebut sebagai miliknya, sedangkan isteri atau (para) ahli warisnya berhak untuk membuktikan tentang adanya atau harga barang-barang tersebut, baik dengan surat-surat bukti lain, saksi-saksi, atau karena umum telah mengetahuinya.

-Apabila isteri atau (para) ahli warisnya tidak dapat membuktikan tentang adanya atau harga barang-barang tersebut maka barang-barang tersebut dianggap sebagai milik bersama secara bebas dari suami dan isteri, masing-masing untuk bagian yang sama.

Pasal 8

Selain pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan, komputer, kendaraan, perabotan-perabotan rumah tangga, buku-buku, dan surat-surat, yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian ini, para pihak tidak membawa harta benda lainnya ke dalam perkawinan.

Pasal 9

-Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dengan menunjuk satu atau lebih mediator.

-Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 10

Untuk perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……..

-Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut; selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta membebaskan notaris dan para saksi dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s